Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Peran Perawat Dalam Kapitasi Berbasis Komitment di Puskesmas

Written By abdul gani Hasan on Monday, August 14, 2017 | 9:33 PM

by. Abdul Gani Hasan, SKM., MKM.      

           Puskesmas, sebagai ujung tombak dari pelayanan kesehatan di masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Permenkes 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, fungsi puskesmas adalah dalam rangka mencapai Kecamatan Sehat. Oleh karena fungsi ujung tombak ini lah, maka semua elemen dalam Puskesmas diharuskan saling bekerja sama dalam meningkatkan layanan puskesmas.
       Salah satu tenaga yang sangat penting dalam upaya peningkatan layanan di puskesmas adalah Perawat. perawat sebagai tenaga yang sangat potensial di Puskesmas memiliki banyak peran yang sangat penting, terutama dalam memberikan jaminan agar seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif, mencakup upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. 
       Saat ini, dalam era JKN, puskesmas diharuskan meningkatkan kualitas dan kualitasnya, kalau hal ini tidak dilakukan maka lambat laun puskesmas akan semakin tergerus. Sistem kapitasi dalam pembayaran atas jasa layanan puskesmas terhadap peserta JKN saat ini mensyaratkan kualitas dan kuantitas layanan yang baik dalam penghitungannya. Norma / tarif kapitasi tiap puskesmas dipengaruhi oleh sumberdaya yang ada di puskesmas baik tenaga maupun sumberdaya sarana prasarana dalam penghitungannya. Tarif kapitasi minimal yaitu Rp. 3.000 per peserta menunjukkan kualitas sumberdaya yang sangat rendah di puskesmas. Sedangkan tarif kapitasi maksimal yaitu Rp. 6.000 menunjukkan kualitas sumberdaya puskesmas yang maksimal. Belum lagi, saat ini penghitungan tarif kapitasi juga dipengaruhi oleh komitment puskesmas dalam memeberikan layanan, atau kapitasi berbasis komitment, dimana nilai kapitasi puskesmas dapat dikurangi sampai dengan hanya 60% dari tarif yang harusnya diterima, atau bahkan bisa ditambahkan maksimal 115% dari tarif yang diterima, tergantung kepada bagaimana puskesmas memenuhi komitment layanannnya. Disinilah banyak peran yang dapat dilakukan perawat agar jaminan layanan di puskesmas ini dapat tercapai. 
          Upaya-upaya kreatif dan inovatif yang dilakukan di puskesmas tidak lepas dari peran perawat di dalamnya. Peran perawat yang dapat dilakukan yaitu berupaya agar puskesmas dapat memaksimalkan komitmentnya dalam pelayanan kesehatan. Bila komitment puskesmas dapat tercapai sesuai dengan standar yang ditetapkan maka tarif kapitasi akan maksimal diterima oleh puskesmas. komitment yang harus dipenuhi oleh puskesmas sesuai aturan yang ditetapkan  yaitu : 
1. Angka kontak komunikasi.
2. Rasio rujukan rawat jalan nonspesialistik.
3. Rasio peserta Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) rutin berkunjung ke FKTP.
4. Indikator tambahan rasio kunjungan rumah (RKR)
         Target yang harus dicapai puskesmas dalam komitment ini sangat tergantung kepada tenaga kesehatan, utamanya perawat untuk mencapainya. Upaya peningatan kunjungan peserta JKN, terutama kunjungan sehat, dibutuhkan banyak upaya "jemput bola". Bukan hanya kegiatan dalam gedung yang harus dilaksanakan dan ditingkatkan, namun juga pelayanan kesehatan luar gedung, melalui kunjungan rumah maupun penjaringan kasus, yang sangat membutuhkan perawat sebagai pelaksanannya. 
          

9:33 PM | 0 comments

Dilema Perawat Indonesia Pada era BPJS

Written By abdul gani Hasan on Sunday, August 3, 2014 | 7:40 PM

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk miskin yang sangat banyak. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 238.518.800  dengan penduduk miskin mencapai 28.280.010 jiwa. Penduduk miskin ini lah yang kemudian menjadi peserta JKN terbanyak di Indonesia.





Lahirnya  Undang-undang  No. 40 Th 2004 tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Th 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, mengharuskan paling lambat pada tahun 2019, setiap warga negara dijamin pelayanan kesehatannya, yang tentunya pada tahap awal penerapan JKN, sebagian besar pesertanya adalah bersumber dari Penduduk Miskin di Indonesia.

Pengelolaan Jaminan pelayanan JKN berdasarkan UU no 24 diatas, saat ini dibebankan kepada badan tersendiri yaitu Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan asuransi kesehatan plat merah yang sebelumnya telah beroperasi di Indonesia yaitu PT. Askes, PT. Asabri dan PT. Jamsostek, dimana sistem pembayaran premi memiliki perbedaan antara jaminan pelayanan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, dimana penduduk miskin dikategorikan sebagai kelompok PBI (Penerima Bantuan Iuran)  yang preminya dibayarkan oleh pemerintah, dan kelompok masyarakat lainnya mengikuti kepesertaan secara mandiri.

Besarnya iuran/premi untuk tiap-tiap kelas adalah : kelas 1 sebesar Rp. 59.500,- per bulan, kelas 2 sebesar Rp. 49.500 perbulan dan kelas 3 sebesar Rp. 25.500 per bulan.

Sistem pembayaran dari BPJS kepada fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi 2 jenis yaitu pembayaran melalui kapitasi per jumlah peserta JKN (diperuntukkan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama -- FKTP) dan sistem klaim, pada pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

Tata cara penggunaan dan pengelolaan kapitasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 69 tahun 2011, pembayaran atas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dilakukan melalui mekanisme kapitasi untuk rawat jalan tingkat pertama dan non kapitasi / klaim untuk pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan neonatal. 

Mengacu kepada hal tersebut diatas, penetapan jasa pelayanan dan jasa sarana untuk pelayanan rawat jalan tingkat pertama melalui kapitasi telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI nomor 32 tahun 2014 dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 19 tahun 2014 tentang Penggunaan dana Kapitasi, dimana besarnya Jasa pelayanan adalah sebesar minimal 60% dan Jasa penunjang pelayanan sebesar 40%.  Namun besaran Jasa Pelayanan dan Jasa sarana untuk pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan neonatal yang dibayarkan melalui sistem non kapitasi / klaim belum di atur.

 Pembagian jasa pelayanan kesehatan yaitu sebesar 60% dihitung dengan menggunakan 3 komponen untuk tiap ketenagaan yaitu komponen Jenis tenaga, komponen jabatan dan komponen kehadiran, dimana komponen jenis tenaga berbeda-beda antara tiap kelompok jabatan sebagai berikut : 
1. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan  sebagai berikut:
    a. tenaga medis, diberi nilai 150;
    b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
    c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
    d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah 

         D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
    e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
    f.  tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
2.  Tenaga  yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara 

      Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
3. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut: 
    a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
    b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi  sampai dengan 7 (tujuh) jam, 

        dikurangi 1 poin.

Dilihat dari proporsi diatas, nampak bahwa sebagaian besar jasa pelayanan diberikan kepada tenaga medis (dokter/dokter gigi) sedangkan tenaga lainnya memiliki poin yang sangat terpaut jauh dari tenaga medis, terutama perawat yang merupakan tulang punggung pelayanan di FKTP Puskesmas. 


Meskipun menurut peraturan, pelayanan kesehatan (pengobatan/kuratif) harus dilayani oleh seorang tenaga medis (dokter/dokter gigi) namun seringkali di lapangan karena keterbatasan tenaga dokter/dokter gigi dan banyaknya tenaga medis yang merangkap tugas sebagai kepala PUskesmas yang lebih sering mengikuti kegiatan rapat-rapat dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, seringkali perawat menggantikan tugas dokter tersebut dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Belum lagi tugas-tugas rangkap perawat lainnya di Puskesmas yang dirasa sangat berat, seperti merangkap petugas administrasi atau tugas-tugas Upaya kesehatan masyarakat (Promkes, gizi dll), maka sepantasnya perawat sebagai ujung tombak pelayanan tersebut mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah.
7:40 PM | 0 comments

Dilema Peran Perawat Puskesmas

Written By abdul gani Hasan on Wednesday, April 24, 2013 | 7:46 PM

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal, tanpa memandang status sosial, ras, agama dan budaya. Dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal peran pemerintah sangat besar. Dalam hal ini Pemerintah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. (UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992). Pelayanan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah dan atau peran swasta untuk memelihara dan menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, sedang UKP sendiri difokuskan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.




Dengan demikian jelas bahwa untuk UKM ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab puskesmas tanpa melibatkan usaha kesehatan perorangan. Sedangkan untuk UKP sepenuhnya milik oleh Rumah Sakit tanpa mengabaikan peran serta swasta. Seperti kita ketahui fungsi puskesmas ada tiga yaitu
1. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan;
2. Pusat pemberdayaan Keluarga dan masyarakat;
3. Pusat Pelayanan Rujukan.
Untuk saat ini ketiga peran tersebut tidak berjalan seimbang, peran Puskesmas yang paling menonjol adalah sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama bahkan ada puskesmas yang sudah memberikan layanan spesialistik (tingkat lanjutan). Kondisi ini lebih diperparah dengan adanya otonomi daerah yang membuat peran puskesmas sebagai pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat makin tersisihkan. Pengembangan puskesmas yang beralih fungsi peran sebagai rumah sakit tanpa memikirkan siapakah yang akan menangani masalah kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Inilah yang membuat kegiatan yang bertujuan untuk kesehatan masyarakat tidak berjalan.
Hal ini ironi sekali dengan banyaknya masalah kesehatan masyarakat yang terjadi. Jika masalah kuratif saja yang selalu menjadi pokok pemikiran pengambilan keputusan maka bisa dipastikan angka kesakitan akan selalu tinggi. Salah program kesehatan masyaraka yang tidak berjalan dengan baik adalah Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas).
Perkesmas dewasa ini dianggap tidak begitu penting dibanding dengan program untuk penanganan angka kematian ibu dan anak, masalah gizi dan penanganan penyakit menular. Perkesmas tidak lagi dijadikan sebagai upaya pelayanan dasar puskesmas dan menjadi program tambahan. Itu berarti perkesmas boleh dilakukan boleh juga tidak oleh puskesmas.
Dilihat dari ketenagaan yang ada di Puskesmas sebagian besar adalah tenaga keperawatan. Salah satu tugas pokok dan fungsi perawat di Puskesmas adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan masyarakat, keluarga, dan individu. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kondisi sekarang ini cenderung kebanyakan perawat di puskesmas belum melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan benar. Sebagian besar kepala puskesmas atau pembuat kebijakan kesehatan di tingkat kabupaten maupun pusat sepenuhnya belum mengerti mengenai perkesmas secara benar.
Mereka beranggapan bahwa setiap kunjungan rumah sudah merupakan perkesmas. Sebenarnya perkesmas tidak sesederhanan seperti itu. Perawatan kesehatan masyarakat itu merupakan serangkaian kegiatan keperawatan dengan menggunakan asuhan keperawatan melalui proses pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, implementasi dan evaluasi keperawatan.
Tujuan dari perkesmas ini adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatas masalah kesehatannya dalam kegiatan promotif, preventif, tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Sasaran kegiatan ini adalah individu, keluarga/kelompok/masyarakat dengan prioritas sasaran adalah keluarga rawan terhadap masalah kesehatan (Risiko tinggi, rentan). Bisa disimpulkan bahwa kemandirian masyarakat terhadap kesehatan sepenuhnya tanggung jawab perawat. Baik individu, keluarga, kelompok masyarakat sebelum sakit, sesudah sakit dan supaya tidak jatuh lagi pada kondisi sakit adalah peran perawat. Apabila perkesmas ini benar – benar berjalan maka tidak mungkin akan terjadi adanya kondisi KLB, Angka kematian Ibu yang tingi, serta angka gizi buruk yang besar.
Hal ini dikarenakan setiap individu, keluarga dan masyarakat sudah sadar akan pentingnya kesehatan itu sendiri Setelah kita mengetahui apa itu perkesmas pertanyaan yang muncul adalah Apakah mungkin perkesmas dibebankan ke tenaga kesehatan lain seperti bidan dll Sedangkan mereka tidak mendapat ilmu yang harus diterapkan?.
Pertanyaan lain yang muncul adalah mengapa perawat di puskesmas sebagian besar ahli dibidang keilmuan lain (bagian farmasi, menjadi tenaga Kesling, Gizi atau bahkan menjadi bendahara) sedang untuk perkesmas masih sedikit yang melakukan? Siapa yang perlu disalahkan perawat itu sendiri, sistem atau yang lainnya?!. Bagaimanan mungkin mereka memperoleh nilai kredit untuk kenaikan jabatan fungsional yang seluruhnya berhubungan dengan perkesmas?.
Kondisi demikianlah yang perlu untuk dikaji kembali mengenai adanya pembinaan tenaga perawat untuk meningkatkan kinerja mereka serta adanya kerjasama dengan organisasi profesi (PPNI) di wilayah masing - masing. Disamping itu perlu adanya kesadaran dari perawat itu sendiri, puskesmas dan pembuat kebijakan untuk menegakkan kembali peran perawat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sudah seharusnya di Dinas kesehatan Kabupaten dan propinsi maupun pusat memiliki tenaga adminkes keperawatan yang bertugas untuk membina dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja perawat puskesmas. Jika tidak dimulai dari kesadaran bersama bisa dipastikan peran perawat sesuai dengan tugasnya tidak akan pernah terwujud.
source : http://ners-harmoko.blogspot.com/2010/07/dilema-peran-perawat-puskesmas.html
7:46 PM | 0 comments
perasat keperawatan. Powered by Blogger.