Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?

Penerimaan CPNS 2014 Kementerian Kesehatan, Formasi Perawat menjadi prioritas

Written By abdul gani Hasan on Friday, August 29, 2014 | 5:58 AM

Pendaftaran CPNS 2014 akan resmi segera diumumkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk melakukan seleksi rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2014-2015 ini. Seperti halnya apa yang diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar kuota CPNS 2014 lebih besar dibanding periode tahun anggaran 2013. Alasannya adalah banyak kuota CPNS baru di tahun 2013 yang tidak terisi.

Formasi cpns guru dan tenaga kesehatan perawat adalah merupakan bagian dari prioritas formasi cpns 2014. Demikian adalah juga seperti yang diungkapkan oleh mentri PAN RB seperti yang dilansir dari situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia www.setkab.go.id yang tercantum dalam pemberitaan dengan judul Pemerintah Buka 100 Ribu Lowongan CPNS Tahun 2014.







Dan pendaftaran online bisa dilakukan dan registrasi online bisa dilakukan pada laman website panselnas.menpan.go.id dan juga sscn.bkn.go.id mulai 20 Agustus - 3 September 2014 ini.
Dan setelah itu baru mendaftar pada website resmi instansi tempat sahabat mendaftar. Baca informasi selanjutnya pada informasi pemberitaan berikut ini : Website Pendaftaran Online CPNS 2014 Panselnas dan sscn.bkn.go.id

Berikut Alur Proses Tahapan Mendaftar Online CPNS 2014 Panselnas.menpan.go.id dan dilanjutkan pada website sscn.bkn.go.id seperti informasi yang dilansir dari website aktualpost.com

Cara Daftar CPNS 2014 di www.panselnas.menpan.go.id adalah pertama tentunya para pelamar adalah membuka situs www.panselnas.menpan.go.id kemudian pilih menu formasi CPNS 2014, kemudian kita akan dihadapkan dengan pilihan formasi yang akan anda lamar seperti dibawah ini antara lain :
  • Formasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga).
  • Formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
  • Untuk saat ini baru instansi pusat saja yang bisa dilakukan pendaftaran karena formasi untuk instansi daerah belum di masukan dalam portal panselnas. Setelah memilih formasi mana yang akan dilamar anda akan dihadapkan dalam rincian formasi cpns tiap instansi dan silakan dilihat dengan teliti kualifikasi mana yang sesuai dengan jurusan serta pendidikan anda, setelah itu silakan scroll sampai bawah kemudian akan ada tulisan Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi.




  • Formulir Registrasi beralamat di https://regpanselnas.menpan.go.id dimana ini merupakan formulir registrasi CPNS 2014 secara global, dimana anda diminta untuk memasukan data sesuai dengan yang diminta seperti gambar dibawah ini setelah selesai tinggal dipencet tombol kirim




Formulir Pendaftaran CPNS Online Panselnas 2014

Untuk menuju ke link registrasi online silakan rekan-rekan membacanya lebih lengkap dan update
Dalam link informasi pemberitaan berikut ini : Tata Cara Pendaftaran CPNS Website Panselnas Tahun 2014 Update yang berisikan link registrasi daftar cpns online pada website regpanselnas.menpan.go.id






Tahun ini kita akan buka untuk umum sekitar 100 ribu (CPNS), kita perlu orang-orang yang baik," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan Azwar di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (7/2) dalam keterangan pers seusai rapat terbatas kabinet.

Deputi Sumberdaya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan pendaftaran secara online, melalui portal nasional Panselnas pada tanggal 25-29 Agustus 2014.

Instansi yang membuka formasi CPNS, kata Setiawan, dapat mengumumkan lowongan formasi antara tanggal 11 - 24 Agustus 2014. Setiawan menambahkan, instansi wajib mengumumkan secara terbuka peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS tahun 2014 melalui media online atau media cetak. (setkab.go.id)

Baca juga informasi update terkait pendaftaran CPNS ASN PPPK tahun 2014 berikut ini di link tautan di bawah ini :
Selain dari kalangan umum, pemerintah juga akan menerima PNS dari pegawai honorer. Ia mengatakan saat ini ada sekitar 600 ribu peserta dari pegawai honorer yang ingin naik pangkat menjadi PNS. "Kita prioritaskan untuk guru dan perawat. Ini sebagian masih proses, mungkin sebagian besok akan kita lepas untuk kita umumkan, jadi bertahap," kata Azwar Abubakar.

Pemerintah Republik Indonesia, lanjut Azwar, menjamin tes CPNS akan adil, dengan menggunakan sistem komputerisasi Tes CPNS dengan Sistem CAT di tahun 2014 ini dalam tes seleksi penerimaan cpns di tahun ini. Meski begitu, ada keluhan dari beberapa daerah, karena putra daerah yang lolos sangat sedikit.

Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (KIP) Kemen PAN-RB mengatakan terkait dengan jadwal rekrutmen seleksi penerimaan cpns 2014 bahwasannya proses teknis tahapan CPNS 2014-2015 bakal mulai dijalankan Maret mendatang.

Di antaranya adalah mulai membuka usulan formasi dari instansi pusat maupun daerah. Dia juga menuturkan tes CPNS 2014 ini fokus diisi oleh pelamar umum. Baca juga informasi update mengenai Pendaftaran Online CPNS 2014 di website resmi panselnas.

Membaca informasi diatas maka sepertinya nantinya penerimaan cpns kemendikbud 2014 nantinya di laman website cpns.kemdikbud.go.id akan membuka formasi guru dan dosen serta pendidik yang lebih banyak daripada di tahun 2013 ini.

Demikian juga dengan pendaftaran cpns kemenkes 2014 ini nantinya di laman ropeg.kemenkes.or.id akan banyak formasi tenaga kesehatan khususnya perawat, dokter apoteker, bidan dan lain-lain.
5:58 AM | 0 comments

Dilema Perawat Indonesia Pada era BPJS

Written By abdul gani Hasan on Sunday, August 3, 2014 | 7:40 PM

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk miskin yang sangat banyak. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 238.518.800  dengan penduduk miskin mencapai 28.280.010 jiwa. Penduduk miskin ini lah yang kemudian menjadi peserta JKN terbanyak di Indonesia.





Lahirnya  Undang-undang  No. 40 Th 2004 tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Th 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, mengharuskan paling lambat pada tahun 2019, setiap warga negara dijamin pelayanan kesehatannya, yang tentunya pada tahap awal penerapan JKN, sebagian besar pesertanya adalah bersumber dari Penduduk Miskin di Indonesia.

Pengelolaan Jaminan pelayanan JKN berdasarkan UU no 24 diatas, saat ini dibebankan kepada badan tersendiri yaitu Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan gabungan dari beberapa perusahaan asuransi kesehatan plat merah yang sebelumnya telah beroperasi di Indonesia yaitu PT. Askes, PT. Asabri dan PT. Jamsostek, dimana sistem pembayaran premi memiliki perbedaan antara jaminan pelayanan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, dimana penduduk miskin dikategorikan sebagai kelompok PBI (Penerima Bantuan Iuran)  yang preminya dibayarkan oleh pemerintah, dan kelompok masyarakat lainnya mengikuti kepesertaan secara mandiri.

Besarnya iuran/premi untuk tiap-tiap kelas adalah : kelas 1 sebesar Rp. 59.500,- per bulan, kelas 2 sebesar Rp. 49.500 perbulan dan kelas 3 sebesar Rp. 25.500 per bulan.

Sistem pembayaran dari BPJS kepada fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi 2 jenis yaitu pembayaran melalui kapitasi per jumlah peserta JKN (diperuntukkan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama -- FKTP) dan sistem klaim, pada pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

Tata cara penggunaan dan pengelolaan kapitasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 69 tahun 2011, pembayaran atas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dilakukan melalui mekanisme kapitasi untuk rawat jalan tingkat pertama dan non kapitasi / klaim untuk pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan neonatal. 

Mengacu kepada hal tersebut diatas, penetapan jasa pelayanan dan jasa sarana untuk pelayanan rawat jalan tingkat pertama melalui kapitasi telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI nomor 32 tahun 2014 dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 19 tahun 2014 tentang Penggunaan dana Kapitasi, dimana besarnya Jasa pelayanan adalah sebesar minimal 60% dan Jasa penunjang pelayanan sebesar 40%.  Namun besaran Jasa Pelayanan dan Jasa sarana untuk pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan neonatal yang dibayarkan melalui sistem non kapitasi / klaim belum di atur.

 Pembagian jasa pelayanan kesehatan yaitu sebesar 60% dihitung dengan menggunakan 3 komponen untuk tiap ketenagaan yaitu komponen Jenis tenaga, komponen jabatan dan komponen kehadiran, dimana komponen jenis tenaga berbeda-beda antara tiap kelompok jabatan sebagai berikut : 
1. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan  sebagai berikut:
    a. tenaga medis, diberi nilai 150;
    b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
    c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
    d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah 

         D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
    e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
    f.  tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.
2.  Tenaga  yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara 

      Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
3. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut: 
    a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
    b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi  sampai dengan 7 (tujuh) jam, 

        dikurangi 1 poin.

Dilihat dari proporsi diatas, nampak bahwa sebagaian besar jasa pelayanan diberikan kepada tenaga medis (dokter/dokter gigi) sedangkan tenaga lainnya memiliki poin yang sangat terpaut jauh dari tenaga medis, terutama perawat yang merupakan tulang punggung pelayanan di FKTP Puskesmas. 


Meskipun menurut peraturan, pelayanan kesehatan (pengobatan/kuratif) harus dilayani oleh seorang tenaga medis (dokter/dokter gigi) namun seringkali di lapangan karena keterbatasan tenaga dokter/dokter gigi dan banyaknya tenaga medis yang merangkap tugas sebagai kepala PUskesmas yang lebih sering mengikuti kegiatan rapat-rapat dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, seringkali perawat menggantikan tugas dokter tersebut dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Belum lagi tugas-tugas rangkap perawat lainnya di Puskesmas yang dirasa sangat berat, seperti merangkap petugas administrasi atau tugas-tugas Upaya kesehatan masyarakat (Promkes, gizi dll), maka sepantasnya perawat sebagai ujung tombak pelayanan tersebut mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah.
7:40 PM | 0 comments

Dilema Peran Perawat Puskesmas

Written By abdul gani Hasan on Wednesday, April 24, 2013 | 7:46 PM

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal, tanpa memandang status sosial, ras, agama dan budaya. Dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal peran pemerintah sangat besar. Dalam hal ini Pemerintah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. (UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992). Pelayanan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah dan atau peran swasta untuk memelihara dan menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, sedang UKP sendiri difokuskan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.




Dengan demikian jelas bahwa untuk UKM ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab puskesmas tanpa melibatkan usaha kesehatan perorangan. Sedangkan untuk UKP sepenuhnya milik oleh Rumah Sakit tanpa mengabaikan peran serta swasta. Seperti kita ketahui fungsi puskesmas ada tiga yaitu
1. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan;
2. Pusat pemberdayaan Keluarga dan masyarakat;
3. Pusat Pelayanan Rujukan.
Untuk saat ini ketiga peran tersebut tidak berjalan seimbang, peran Puskesmas yang paling menonjol adalah sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama bahkan ada puskesmas yang sudah memberikan layanan spesialistik (tingkat lanjutan). Kondisi ini lebih diperparah dengan adanya otonomi daerah yang membuat peran puskesmas sebagai pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat makin tersisihkan. Pengembangan puskesmas yang beralih fungsi peran sebagai rumah sakit tanpa memikirkan siapakah yang akan menangani masalah kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Inilah yang membuat kegiatan yang bertujuan untuk kesehatan masyarakat tidak berjalan.
Hal ini ironi sekali dengan banyaknya masalah kesehatan masyarakat yang terjadi. Jika masalah kuratif saja yang selalu menjadi pokok pemikiran pengambilan keputusan maka bisa dipastikan angka kesakitan akan selalu tinggi. Salah program kesehatan masyaraka yang tidak berjalan dengan baik adalah Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas).
Perkesmas dewasa ini dianggap tidak begitu penting dibanding dengan program untuk penanganan angka kematian ibu dan anak, masalah gizi dan penanganan penyakit menular. Perkesmas tidak lagi dijadikan sebagai upaya pelayanan dasar puskesmas dan menjadi program tambahan. Itu berarti perkesmas boleh dilakukan boleh juga tidak oleh puskesmas.
Dilihat dari ketenagaan yang ada di Puskesmas sebagian besar adalah tenaga keperawatan. Salah satu tugas pokok dan fungsi perawat di Puskesmas adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan masyarakat, keluarga, dan individu. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kondisi sekarang ini cenderung kebanyakan perawat di puskesmas belum melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan benar. Sebagian besar kepala puskesmas atau pembuat kebijakan kesehatan di tingkat kabupaten maupun pusat sepenuhnya belum mengerti mengenai perkesmas secara benar.
Mereka beranggapan bahwa setiap kunjungan rumah sudah merupakan perkesmas. Sebenarnya perkesmas tidak sesederhanan seperti itu. Perawatan kesehatan masyarakat itu merupakan serangkaian kegiatan keperawatan dengan menggunakan asuhan keperawatan melalui proses pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, implementasi dan evaluasi keperawatan.
Tujuan dari perkesmas ini adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatas masalah kesehatannya dalam kegiatan promotif, preventif, tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Sasaran kegiatan ini adalah individu, keluarga/kelompok/masyarakat dengan prioritas sasaran adalah keluarga rawan terhadap masalah kesehatan (Risiko tinggi, rentan). Bisa disimpulkan bahwa kemandirian masyarakat terhadap kesehatan sepenuhnya tanggung jawab perawat. Baik individu, keluarga, kelompok masyarakat sebelum sakit, sesudah sakit dan supaya tidak jatuh lagi pada kondisi sakit adalah peran perawat. Apabila perkesmas ini benar – benar berjalan maka tidak mungkin akan terjadi adanya kondisi KLB, Angka kematian Ibu yang tingi, serta angka gizi buruk yang besar.
Hal ini dikarenakan setiap individu, keluarga dan masyarakat sudah sadar akan pentingnya kesehatan itu sendiri Setelah kita mengetahui apa itu perkesmas pertanyaan yang muncul adalah Apakah mungkin perkesmas dibebankan ke tenaga kesehatan lain seperti bidan dll Sedangkan mereka tidak mendapat ilmu yang harus diterapkan?.
Pertanyaan lain yang muncul adalah mengapa perawat di puskesmas sebagian besar ahli dibidang keilmuan lain (bagian farmasi, menjadi tenaga Kesling, Gizi atau bahkan menjadi bendahara) sedang untuk perkesmas masih sedikit yang melakukan? Siapa yang perlu disalahkan perawat itu sendiri, sistem atau yang lainnya?!. Bagaimanan mungkin mereka memperoleh nilai kredit untuk kenaikan jabatan fungsional yang seluruhnya berhubungan dengan perkesmas?.
Kondisi demikianlah yang perlu untuk dikaji kembali mengenai adanya pembinaan tenaga perawat untuk meningkatkan kinerja mereka serta adanya kerjasama dengan organisasi profesi (PPNI) di wilayah masing - masing. Disamping itu perlu adanya kesadaran dari perawat itu sendiri, puskesmas dan pembuat kebijakan untuk menegakkan kembali peran perawat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sudah seharusnya di Dinas kesehatan Kabupaten dan propinsi maupun pusat memiliki tenaga adminkes keperawatan yang bertugas untuk membina dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja perawat puskesmas. Jika tidak dimulai dari kesadaran bersama bisa dipastikan peran perawat sesuai dengan tugasnya tidak akan pernah terwujud.
source : http://ners-harmoko.blogspot.com/2010/07/dilema-peran-perawat-puskesmas.html
7:46 PM | 0 comments
perasat keperawatan. Powered by Blogger.